Isu mengenai maraknya vila ilegal di Bali kembali menjadi sorotan publik setelah pemerintah menemukan banyak izin berusaha berbasis Online Single Submission (OSS) yang terbit di atas lahan yang melanggar ketentuan tata ruang. Temuan ini mengindikasikan adanya persoalan serius dalam proses verifikasi dan validasi izin, terutama pada sektor akomodasi pariwisata yang selama beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan pesat, khususnya di kawasan seperti Canggu, Uluwatu, Ubud, dan Kintamani. Pemerintah Provinsi Bali menyoroti bahwa sebagian pengembang maupun pemilik vila memanfaatkan celah administrasi dengan mengajukan izin secara digital tanpa memastikan kesesuaian lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlaku. Akibatnya, banyak bangunan akomodasi berdiri di zona yang seharusnya diperuntukkan bagi ruang hijau, kawasan risiko bencana, atau wilayah konservasi budaya. Kondisi ini bukan hanya menimbulkan distorsi tata ruang, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekologi, membahayakan keselamatan wisatawan, serta menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha resmi yang mematuhi aturan. Pemerintah menyebut fenomena ini sebagai salah satu dampak dari masifnya investasi tidak terawasi, terutama yang melibatkan warga negara asing yang memanfaatkan biro jasa, broker informal, atau perantara nonprofesional untuk mengurus izin yang seharusnya diverifikasi ketat. Dengan meningkatnya tekanan lahan di kawasan pariwisata, isu vila ilegal menjadi agenda besar pemerintah dalam membenahi tata kelola ruang di Bali. Pemerintah menegaskan bahwa izin OSS tidak otomatis menjadikan sebuah kegiatan usaha sah apabila tidak memenuhi syarat dasar seperti kesesuaian tata ruang. Karena itu, penertiban dan audit izin mulai dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan vila—baik yang telah berdiri maupun yang sedang proses izin—tetap sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar prinsip pembangunan berkelanjutan yang selama ini dipegang Bali.
Menanggapi temuan tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi/BKPM dan pemerintah daerah kini memperketat mekanisme verifikasi izin OSS, khususnya terkait izin mendirikan bangunan, izin operasional akomodasi, dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Pemerintah menilai pengetatan ini sangat penting guna memastikan setiap izin benar-benar memenuhi persyaratan legal, administratif, dan lingkungan. Langkah ini juga merupakan respons atas meningkatnya laporan masyarakat mengenai aktivitas bisnis vila yang tidak tercatat, tidak berizin, atau mengabaikan aspek keselamatan bangunan serta aturan lingkungan. Pemerintah menekankan bahwa setiap investor wajib mengikuti prosedur perizinan dengan benar, termasuk melampirkan dokumen RTRW/RDTR, izin lingkungan, serta rekomendasi teknis yang relevan dengan karakteristik wilayah. Di sisi lain, Pemprov Bali meminta kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi dengan dinas perizinan dan satuan pengawas bangunan guna meminimalkan penerbitan izin yang tidak sesuai, terutama pada kawasan yang rawan mengalami tekanan pembangunan. Pemerintah juga membuka kemungkinan penindakan lebih jauh berupa penghentian pembangunan, pencabutan izin, hingga proses hukum jika ditemukan unsur kesengajaan dalam melakukan pelanggaran tata ruang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan tata ruang terus digencarkan agar pertumbuhan ekonomi pariwisata tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan budaya Bali. Melalui pengetatan verifikasi OSS dan audit menyeluruh terhadap izin yang telah terbit, pemerintah berharap dapat mengembalikan tertib tata ruang Bali sekaligus menekan praktik pembangunan vila ilegal yang selama ini merusak tatanan pariwisata, mengganggu persaingan usaha sehat, dan mengancam identitas ruang hidup Pulau Dewata.
Komentar